POSONEWS.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sulawesi Tengah resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.
Penyerahan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Mayjen (Purn) Muchdi PR, menjadi penanda sahnya kepengurusan sekaligus awal konsolidasi menghadapi agenda politik mendatang.
Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah, Andy Abdi Nur Pagalai Wahid, menegaskan SK tersebut bukan sekadar dokumen administratif. Menurutnya, mandat dari DPP merupakan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
“Alhamdulillah kami telah menerima SK dari DPP Partai Berkarya. Ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami dalam memperkuat organisasi dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” kata Andy Abdi, Kamis (9/7/2026).
Usai menerima mandat itu, DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah langsung memprioritaskan konsolidasi internal. Penguatan koordinasi akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC hingga ranting agar seluruh struktur bergerak dalam satu arah dan visi politik yang sama.
Andy menilai soliditas kader menjadi fondasi utama menghadapi setiap agenda politik. Karena itu, komunikasi antarstruktur akan terus diperkuat agar mesin partai bekerja lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin seluruh pengurus bergerak bersama. Konsolidasi menjadi prioritas agar Partai Berkarya semakin solid, semakin dekat dengan masyarakat, dan mampu menjalankan seluruh amanah secara maksimal,” tegasnya.
Selain membenahi organisasi, Partai Berkarya Sulawesi Tengah mulai mematok target politik yang lebih besar. Seluruh kekuatan partai diarahkan untuk memenuhi syarat verifikasi faktual sekaligus meningkatkan daya saing pada Pemilu mendatang.
DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah menargetkan mampu merebut kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Andy bahkan menyatakan siap dievaluasi apabila target tersebut gagal dicapai, seraya memastikan seluruh jajaran akan bekerja maksimal demi memperkuat organisasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
