Menakar Wacana KUA Melayani Perkawinan Semua Agama

0
- Advertisement -

DISKURSUS tentang lemabaga Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi tempat melayani perkawinan semua agama menjadi perbincangan hangat saat ini, menyamai hangatnya desas-desus narasi kecurangan pilpres. Betapa tidak, KUA sejak kelahirannya hingga kini menjadi tempat perkawinan yang hanya melayani umat Islam. Masyarakat menjadi tersentak ketika wacana ini disampaikan oleh Gus Menteri, Yaqut Cholil Qoumas.

Pro kontra pun mulai menghiasi diskusidiskusi baik di media sosial, media layar kaca, media cetak bahkan diskusi di ruang-ruang publik lainnya.

Menariknya dari wacana ini adalah, lembaga KUA gaungnya semakin menggema, yang sebelum isu ini dilontarkan oleh Gus Menteri, sepi dari perbincangan bahkan hanya dianggap lembaga yang perannya hanya sebatas menikahkan dan melayani hal-hal yang bernuansa keagamaan, seperti doa, tahlil, zikir dan lain-lain. Sementara hal-hal yang menyangkut urusan publik yang lebih besar, KUA dianggap tidak perlu ikut campur.

Wacana ini bukanlah sekadar suka atau tidak suka, manfaat atau tidak manfaat, tapi harus ditakar melalui nalar sehat. Pertama, KUA yang bermula dari penghulu, pangalu, qadi atau banyak istilah-istilah lainnya adalah bentangan sejarah sebelum kemerdekaan, karena itu, lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejarahan di Indonesia. Dalam catatan sejarah, keberadaan penghulu telah ada sejak kerajaan Islam di Jawa.

- Advertisement -

Hal ini dapat dilihat pada kerajaan Demak, di mana raja pertama Raden Fatah mengangkat Pangeran Bonang sebagai penghulu pertama kerajaan pada 1490.

Penghulu saat itu memiliki peran sebagai penasehat spiritual bagi raja-raja, karena itu, perannya sangat eksklusif pada praktik ritual-ritual Islam. Pada masa kerajaan Mataram, sejalan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan yang luas, mulai dari masalah-masalah keluarga sampai kriminal, maka penghulu sudah memiliki tanggung jawab atas tugas-tugas yang beragam, seperti mengadili kasus-kasus perceraian, waris, dan wasiat; memutuskan hukuman mati, berdoa kepada Tuhan meminta keberkahan untuk raja, tentara, dan seluruh rakyat, bahkan penghulu menjadi seorang ahli dalam bidang astronomi dan menguasai buku-buku agama, menjadi imam masjid agung, pendakwah dan guru agama.

Disinilah letak peran penghulu sebagai ahli agama dan pemeran utama dalam bidang hukum Islam.Setelah Indonesia merdeka, tepatnya 3 Januari 1946, penghulu secara resmi menjadi bagian dari lembaga negara ketika pemerintah Indonesia membentuk Departemen Agama, yang dalam strukturnya ada satu bagian yang menangani penghulu yakni Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Sub Direktorat Kepenghuluan yang tugasnya melaksanakan bimbingan pada masyarakat Islam dalam bidang nikah, talak, cerai dan rujuk.

Hingga kini peran penghulu di KUA itu telah diatur dalam PMA No. 16 Tahun 2021, yakni sebagai pegawai pencatat nikah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.

Disamping tugas dan fungsi KUA sebagaimana dalam PMA No. 34 Tahun 2016, ada satu tugas lagi yang menajdi bagian tidak terpisahkan dari peran KUA yakni “peran dalam kerukunan umat beragama baik secara internal maupun eksternal”.

Kedua, pentingnya integrasi data. Data kependudukan itu bermula dari tercatatnya masyarakat melalui perkawinan. Data penduduk tidak valid, disebabkan adanya warga yang memiliki passport pindah nikah, tapi tidak tercatat pada data kependudukan catatan sipil, selain itu, setelah menikah, catatan sipil pun tidak memiliki data dimana pasangan baru ini berdomisili. Dampaknya adalah rusaknya sistem data yang ada. Selama ini terdapat dua lembaga yang menangani pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama bagi umat Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi selain Islam.

Mengintegrasikan dua lembaga yang memiliki pelayanan yang sama tentu menyulitkan dalam penyamaaan data. Maka salah satu point penting yang diwacanakan adalah bagaimana data penduduk melalui satu pintu perkawinan ini bisa tertata dengan baik. Jika tidak, jangan heran bila data pendudukan versi catatan sipil berbeda dengan data penduduk yang dirilis oleh Kementerian Agama melalui KUA.

Ketiga, Kantor Urusan Agama bagian terkecil dari Kementerian Agama yang tentu memiliki agenda sama dengan satker lainnya yang lebih di atas, yakni menjadi corong dalam pelayanan umat tanpa terkecuali. Jika selama ini KUA sudah berperan dalam forum-forum lintas sektoral yang berarti sudah banyak bergumul dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan umat di luar Islam, maka wacana perkawinan semua agama dicatatkan pada KUA, bukanlah hal yang tidak bisa diwacanakan. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana pemahaman Keindonesiaan kita untuk melakukan peran-peran kemasyarakatan secara bersama-sama, termasuk mejadikan lembaga KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi semua agama.

Penolakan dari banyak kalangan itu kan hanya karena selama ini KUA berada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam, selama ini KUA identik dengan Islam, padahal kalau hanya seputar persoalan itu, maka perlu ada regulasi baru yang semangatnya bersesuain dengan wacana ini. Disini peran para pembuat regulasi dan pengambil kebijakan untuk melakukan penyesuain itu.

Bagi saya, wacana ini merupakan semangat kebangsaan yang menginginkan kebersamaan dalam segala aspek, dan hemat saya, kebersamaan itu tidak mengganggu pengamalan ajaran agama kita.

Semestinya yang kita lakukan adalah duduk bersama untuk membicarakan mekanismenya seperti apa, aturannya bagaimana dan semangat yang dibangun tujuannya apa. Toh selama ini kita sudah banyak membangun kerja sama lintas agama, masa hanya urusan pencatatan perkawinan di KUA harus diributkan, sementara kita belum duduk bersama untuk membicarakan untung dan ruginya, manfaat dan mafsadatnya.

Jika pencatatan perkawinan semua agama melaui pintu Kantor Urusan Agama manfaatnya lebih besar untuk tertibnya data penduduk yang berdampak pada mudahnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan data yang rapi, kenapa tidak hal ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Dengan catatan, cari formulasinya termasuk regulasi dan perangkat pelaksanaannya. Wallahu ‘a’lam bishawwab.

Penulis: Basrin Ombo (Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu/ Penghulu Ahli Madya KUA Kec. Pamona Utara)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini