POSONEWS.ID – Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.
Namun SKB ini dilanggar, pasalnya dugaan keterlibatan ASN di Poso sungguh mencederai proses demokrasi. Sekretaris Camat (Sekcam) Pamona Tenggara diprotes warga Desa Korobono, karena secara terang terangan ikut dalam politik hingga menjelang pelaksanaan voting day yang berlangsung 14 Februari 2024 lalu.
Warga Desa Korobono inisial DN, kepada wartawan mengatakan, menjelang pelaksanaan hari pencoblosan Sekcam mendatangi warga Desa Korobono dengan memberikan bantuan beras.
Harusnya bantuan beras yang diketahui bersumber dari APBD itu, diserahkan jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau bisa diserahkan sesudah pencoblosan.
“Namun, bantuan itu Sekcam serahkan pada pagi hari sebelum warga pergi mencoblos, dan dia membagikan bantuan tersebut tanpa melibatkan staf di kantor desa,” terang DN kepada wartawan, Selasa (20/2).
DN merasa, apa yang dilakukan Sekcam adalah tindakan fatal dan perlu di tindaklanjuti Bawaslu atau APH lainnya,” pintanya.
Sementara itu, KD yang juga merupakan warga setempat menambahkan, pada saat pencoblosan terlihat Sekcam lalu lalang di TPS dan diduga ikut mengarahkan para warga untuk memilih salah satu kandidat caleg, baik untuk pemilihan caleg kabupaten, provinsi hingga caleg pusat.
“Masih di hari pencoblosan kami melihat Sekcam berkunjung ke rumah salah satu ketua ranting partai, kami menduga kalau Sekcam ikut terlibat dalam politik praktis yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena seorang Sekcam pasti sudah tahu undang-undang ASN yang tidak boleh berpolitik praktis, ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekcam Pamona Tenggara saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pagi saat pencoblosan dirinya tidak pernah membagi-bagikan beras ke warga, tetapi hanya kupon yang nantinya akan menerima beras bantuan sosial.
“Kalau pun dikatakan saat hari pencoblosan saya berada di salah satu rumah ketua ranting partai, bersangkutan adalah keluarga saya sebagai mama ade, saat itu saya dipanggil makan dirumahnya,” tukasnya.
Kalau dibilang dirinya berada di sekitar TPS, kata SB, hanya sekedar menuntun para warga lansia yang akan menggunakan hak pilihnya dan tidak ada bisik-bisik untuk memilih salah satu caleg.
Saat ditanya persoalan lansia harusnya menjadi tanggung jawab KPPS, Sekcam sekali lagi menyatakan tidak ada mengajar atau memberitahukan soal caleg mana yang harus di coblos. (PUL).
