Bimtek Penyusunan LPPD Morut, Wabup: Harus Transparansi dan Akuntabel

0
- Advertisement -

POSONEWS.ID – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K, S.Pd, M.Pd buka Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Morowali Utara bertempat di Aula Thecozy pada Selasa (14/12/2023).

Kegiatan ini berlangsung secara Hybrid dimana Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan Dra. Imelda, MAP selaku PIh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri juga mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Dalam sambutannya, Wabup Djira mengatakan bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Pada LPPD menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran dan hasil yang ditetapkan pada Permendagri No.18 Tahun 2020, selain itu LPPD juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

- Advertisement -

“Penyusunan LPPD harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dan disusun mencakup pencapaian, realisasi aktual program-program yang sudah direncanakan pada setiap periode kerja, beserta bukti dokumen kerja yang membuktikan pencapaian dengan output yang dihasilkan”, ujarnya.

Beliau berharap para pimpinan OPD dapat bertanggung jawab penuh atas data pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan pada dokumen LPPD. Oleh karena itu, Pemda berkomitmen penuh dalam penyusunan laporan agar tercipta hasil dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri bersama tim yang berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Kami sangat optimis dan melalui bimbingan pendampingan dari Ibu Direktur dan tim yang ada, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan terus mengalami peningkatan yang signifikan”, pungkasnya

Sementara itu, Dra. Imelda yang mengikuti kegiatan ini secara virtual mengatakan bahwa LPPD merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Mendagri melalui Gubernur paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD ini nantinya menggambarkan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Beliau juga mengatakan proses penyusunan LPPD dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh Kepala Daerah untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan Bupati Delis yang juga mengikuti kegiatan ini secara virtual menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD yang hadir agar turun langsung untuk memantau penginputan LPPD.

Beliau juga ingin para operator nantinya dapat fokus melaksanakan penginputan agar data yang ada dapat sinkron sama dengan apa yang dilaksanakan dilapangan.

Nampak hadir mendampingi Wabup Djira yakni Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Seksi Wilayah IIIA Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Ditjen Otonomi Daerah Harry Kusuma, S.IP, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Krispen H Masu, S.STP, M.Si.

Serta diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD dan juga Kasubag Program yang ada pada masing-masing OPD. CHEM

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini