UPOSONEWS.ID – Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih bebas dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja.
Reformasi birokrasi yang di Indonesia terus berusaha untuk melakukan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Saat ini, seluruh instansi berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat tersebut mengingat pentingnya untuk para stakeholders apabila Instansi Pemerintah predikat zona integritas tersebut. Satuan kerja yang telah memiliki predikat yang dimaksud, dapat dipastikan telah memiliki standardisasi layanan yang baik, bebas dan bersih dari praktik korupsi.
Hal ini dikarenakan, sebelum mendapat predikat tersebut, satuan kerja harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan Pemerintah melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan satuan kerja yang pantas untuk dijadikan wilayah percontohan Reformasi Birokrasi.
Satuan kerja yang telah berhasil ditetapkan, akan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Sehingga, predikat ini merupakan jaminan bagi para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang optimal dari satuan kerja tersebut.
Kacabjari Morut Andreas Atmaji, SH, MH salah satu narasumber dalam kegiatan ini sendiri mengaku sebelumnya mendapatkan penilaian APH terbaik, juga berupaya untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).
Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi, mendatangkan tiga narasumber yakni, Kacabjari Morut, Kasat Reskrim Polres Morut dan Kepala Unit BRI Beteleme.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh kepala BPN Morut Muslim S, sit, MM, diikuti oleh para pejabat/pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara, Polres Motowali Utara, melalui Kasat Reskrim Arsad Maaling serta Kepala Unit BRI Beteleme dan segenap pegawai BPN morut yang sempat hadir, Selasa (14/11/2023).
Dalam kegiatan ini Kacabjari Morowali Utara, menyampaikan kesediaan kejaksaan dalam membantu pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja kejaksaan morut sebagai mitra kerja BPN dengan turut menyebarkan semangat serta pengalaman. Sehingga komitmen pembangunan ”Island of Integrity” dapat terwujud segera.
Sementara itu juga Kasat Reskrim Morut AKP Arsyad Ma’aling menambahkan, poin-poin dan tips penting apa saja yang diperlukan bagi satuan kerja dalam membangun zona integritas. Diskusi juga dilakukan terkait seberapa jauh pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Hotel Jawa Timur Beteleme Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi antara ketiga narasumber dengan para oejabat/pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang hadir.
Semoga dengan adanya kegiatan ini serta sharing pengalaman yang disampaikan mampu memberi manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dalam membangun zona integritas. Harapan kami, semoga Kejaksaan dan Kantor Pertanahan Kabupaten morut dapat terus menjalin kerja sama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). CHEM
