Bentuk Tim Mediasi, Pemkab Poso Harap Konflik Masyarakat Adat Pamona dan PE Selesai

0
132

PosoNews.id, Poso- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso telah membentuk tim mediasi untuk mengatasi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Pamona dan pihak perusahaan PT. Poso Energy (PE).

Hal itu dilakukan agar permasalahan antara ke dua pihak tersebut tidak berkepanjangan.

Sekkab Poso Yan Edward Guluda menyebutkan, bahwa tim mediasi ini dibentuk atas perintah langsung Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang.

“Melihat konflik ini belum ada titik temunya, maka dibentuklah tim mediasi agar bisa memediator antara pihak masyarakat adat Pamona dan perusahaan,” ujar Sekkab yang dikonfirmasi PosoNews.id, Senin (13 Desember 2021).

Dikatakannya, hal-hal yang dilakukan tim mediasi sudah sementara berjalan. Namun, validasi data antara masyarakat dengan pihak perusahaan PE belum ketemu.

“Ada di beberapa desa yang kami temukan, diantaranya ganti rugi lahan masyarakat dari perusahaan tidak sesuai dengan luas lahan mereka, puluhan hewan ternak yang mati dan sawah yang terendam disebabkan luapan air danau. Nah itu yang di validasi kembali,” kata Yan Guluda yang juga wakil ketua tim mediasi.

Meski pun begitu, lanjut Sekkab, tim mediasi yang diketuai Wabup Poso, M. Yasin Mangun, terus bekerja melakukan validasi.

Para tim sudah melakukan validasi di wilayah 3T (Tokilo, Tolambo dan Tindoli). Untuk data yang didapatkan di wilayah itu semuanya sudah valid dan di verifikasi.

“Jadi nantinya pihak perusahaan akan melakukan ganti rugi sejumlah ternak yang mati. Diantaranya, kerbau sebanyak 96 ekor dan sapi 16 ekor,” jelasnya.

Ada pun masyarakat yang sawahnya terendam, akan menerima kompensasi beras dari pihak perusahaan sebanyak 10 Kg per arenya.

“Namun masyarakat tidak setuju. Karena mereka maunya 50 Kg per are atau kalau diungkan sekiter Rp. 360 ribu,” sebutnya.

Sementara, hitungan pemerintah daerah melalui dinas terkait, per arenya itu hanya menghasilkan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kg per are.

Tetapi PE sendiri membulatkan menjadi 10 Kg per are, tanpa mengeluarkan ongkos produksi lagi ke masyarakat. Dan itu sebenarnya sudah di atas perhitungan Dinas Pertanian.

“Namun masyarakat tetap tidak mau menerima seperti itu, karena menurut mereka hasilnya sangat jauh,” tukasnya.

Padahal menurut Sekkab, ganti rugi beras 10 Kg kepada masyarakat itu, merupakan penyelesaian jangka pendek. Artinya ini yang akan dulu dibayarkan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk jangka panjangnya, nanti akan dibicarakan kembali di bulan Januari, bersama seluruh lembaga adat dan perwakilan masyarakat,” terangnya.

Pemkab Poso berharap, pekan depan gerakan untuk melakukan kompensansi dari pihak PE terhadap masyarakat yang terdampak sudah di selesaikan sebelum hari Natal.

Sementara, Kepala Divisi Humas PE Moh Syafri menambahkan, hadirnya tim mediasi ini bisa segera menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

“Kami selalu bersedia untuk menyelesaikan tuntutan warga, asalkan sesuai kesepakatan dan batas kewajaran,” tutupnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here