PosoNews.id, Palu – Terkait tudingan dari Menko Bidang Perekonomian tentang masa aksi yang ditunggangi dan biayai saat Demo UU Omnibus Law, Katua PKC PMII Sulawesi Tengah menyayangkan pernyataan dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Pernyataan Menko Perekonomian yang beredar di salah satu stasiun televisi (8/10) yang mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah tahu siapa yang berada di belakang demo itu. Jadi kita tahu yang menggerakan, Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” ujar Arif mengutip kalimat Menko Perekonomian.
Moh. Arif selaku ketua PKC PMII Sulteng mengatakan, bahwa dari statetmen Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini, dinilai sangat berbahaya karena akan menimbulkan fitnah di tengah kondisi yang ada.
“Selain itu, PMII Sulawesi Tengah sangat kecewa terhadap pernyataan seorang Menko Perekonomian tersebut. Karena tidak berdasar pada kenyataan dilapangan,” tegasnya.
Dikatakan Arif, seharusnya Menko Perekonomian fokus pada pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid19. Bukan sebaliknya, mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif. Bahkan pernyataan itu dapat merugikan organisasi yang terlibat dalam aksi tersebut.
“Padahal aksi itu murni lahir untuk kemaslahatan rakyat tidak ada unsur kepentingan apapun. karena UU Ciptaker ini bagi kami sangat merugikan rakyat,” pungkasnya.
Sofyan
