POSONEWS.ID,POSO– Ratusan mahasiswa Unsimar Poso yang tergabung dari beberapa fakultas dan elemen seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Himastrap), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Poso, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Poso, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMD) Cabang Poso dan himpunan mahasiswa lainnya turun ke jalan menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Kamis (8/10).
Dalam pelaksanaan aksi ini, ratusan massa pengunjuk rasa membawa sejumlah kelengkapan seperti mobil pickup, keranda yang bertuliskan “DPR So Mati Hatinya, bendera merah putih, bendera fakultas dan sejumlah bendera organisasi.
Selain itu para pengunjuk rasa juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan Mosi tidak percaya dan sejumlah seruan mengkritis DPR.
Aksi dimulai dari kampus Unsimar Poso dan menuju Gedung DPRD Poso, Jalan Pulau Buru, Kelurahan Gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota.
Dalam orasinya, pengurus HMI Cabang Poso Zulfikar DG Nusu menyampaikan, jiwa DPR saat ini sudah mati. “Mereka bukan lagi memihak kepada masyarakat tapi hanya mementingkan kepentingan Parpol. Oleh karena itu saat ini juga kami tegaskan bahwa tidak akan percaya lagi dengan Parpol,” teriaknya.
Kata Zulfikar, para wakil rakyat di seluruh Indonesia saat ini tidak lagi memihak kepada rakyat dengan kebijakan kebijakan yang dikeluarkannya. Jika rakyat melakukan aksi protes justru dibenturkan dengan aparat keamanan.
“Bahwa Parpol besar yang ada di Indonesia saat ini kenyataannya tidak berpihak kepada rakyat namun lebih mementingkan keuntungan untuk memenuhi hasrat kekuasaan,” ucap Zulfikar.
Sementara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsimar Poso Ray Leonardy Metusala dalam orasinya menyampaikan, keberadaan gabungan mahasiswa Poso di depan Kantor DPRD Poso adalah bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap bangsa Indonesia yang saat ini dikuasai oleh oligarki.
Menurutnya disahkannya RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang akan memperburuk kondisi buruh di Indonesia.
Pihaknya meminta kepada anggota DPRD Poso untuk segera turun dari jabatannya. Disaat rakyat ingin bertemu namun nyatanya saat ini tidak ada satupun anggota DPRD Poso yang berkenan untuk bertemu dengan massa aksi.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR dan kecaman atas meninggalnya 1 orang mahasiswa yang meninggal saat melaksanakan demonstrasi di Jakarta.
Sejumlah aparat TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan selama jalannya proses unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa. Aksi unjuk rasa berakhir dengan aman dan tertib saat memasuki sholat Ashar. (LEE)
