PosoNews.id, Poso – Suhu politik di sejumlah daerah khususnya yang melaksanakan pesta demokrasi Pilkada serentak akhir akhir ini tentu mengalami peningkatan. Tidak terkecuali di wilayah Sulteng yang akan menggelar pemilihan Gubernur serta Kabupaten Poso yang menjadi salah satu kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah.
Untuk memastikan suhu politik tetap sejuk dan mengembirakan, sejumlah tokoh agama menghimbau agar perhelatan pesta demokrasi kali ini, baik pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati Poso, bisa berjalan sehat, aman dan lancar tanpa dicederai dengan kepentingan kepentingan tertentu.
Salah seorang tokoh agama di Poso Pendeta Renaldy Damanik berharap, agar kehadiran Pjs. Bupati Poso mampu menyejukkan suasana perhelatan pemilihan kepala daeerah yang akan dihelat serentak pada 9 Desember mendatang.
“Sebagai masyarakat kami tentu berharap agar Pjs.Bupati lebih fokus pada persoalan persoalan kemasyarakatan. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan. Yang terpenting juga adalah senantiasa menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada kali ini. Ini juga yang tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Poso,” ujar Pendeta Renaldy Damanik yang dihubungi Rabu (7/10/2020).
Netralitas Bupati kata Damanik, merupakan barometer sukses dan tidaknya pesta demokrasi di sebuah daerah. Karena itu ia berharap agar tidak memihak kepada salah satu figur atau calon tertentu, baik Cagub maupun Cabup dalam menjalankan tugasnya yang hanya beberapa bulan saja.
“Bupati harus netral dan jangan memihak pada figur tertentu dalam Pamilukada kali ini. Bupati sebaiknya membantu tugas KPU dan Bawaslu dalam ikut menyuskseskan Pilkada baik itu pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati Poso,” tambah salah satu Deklarator Malino itu.
Di Poso sendiri ujar Pendeta Damanik, masih terdapat sejumlah persoalan yang seharusnya menjadi fokus perhatian seorang Pjs.Bupati Poso saat ini. “Misalnya masih adanya aksi demo masyarakat soal kepemilikan keramba di Sungai Poso dengan Poso Eenergy yang harus menjadi perhatian Bupati untuk mencari solusinya,” sebut Damanik mencontohkan.
Hal senada juga disampaikan Ustad Adnan Bora kepada wartawan Rabu (7/10) kemarin. Menurutnya, netralitas seorang Pjs.Bupati merupakan harga mati yang harus dilakoni.
“Apapun alasannya seorang Bupati harus netral dan bisa merangkul semua komponen masyarakat tanpa terkecuali. Jangan ada kesan pilih kasih. Temasuk menjalankan tugasnya sebagai seorang Pjs.Bupati dalam menghadapi pesta demokrasi kali ini,” timpal tokoh dan mantan Ketua DPD Muhammadyah Poso dua periode itu.
Salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso itu juga meningatkan agar Pjs.Bupati Poso tetap fokus menjalankan roda pemerintahan selama dua bulan kedepan hingga berakhirnya masa kampanye.
“Disinilah kredibilitas seorang Pjs Bupati itu diuji. Dia harus bisa membuktikan bahwa kehadirannya tidak ‘masuk angin’ atau terpengaruh dengan kepentingan tertentu,” sambungnya.
Baik Ustad Adnan Bora maupun Pendeta Renaldi Damanik berharap, agar pesta demokrasi pemilihan Gubernur Sulteng dan pemilihan Bupati Poso pada 9 Desember mendatang, mampu membawa eforia positif bagi perkembagan demokrasi di daerah ini tanpa dicederai oleh kelompok atau kepentingan tertentu. (LEE)
