POSONEWS, Poso – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso, Ray Metusala, menilai usulan pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa dari kementrian pertahanan tidak diperlukan.
Lebih baik kata Ray, pemerintah mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
“Karena, dalam konteks sumber daya pertahanan, pendidikan militer hanya diberikan kepada masyarakat yang sukarela mendaftarkan diri sebagai komponen cadangan,” ujar Ray.
Sementara, lanjut Ray, bagi yang tidak mendaftarkan diri, maka mendapatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk ikut serta dalam bela Negara.
Jadi, dalam konteks bela Negara ini, seluruh universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia sudah memberikan pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswanya.
Jika pemerintah merasa perlu ada perbaikan, yang seharusnya dievaluasi adalah kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu.
“Pendidikan militerisme dalam ranah pendidikan formal sangat berbahaya karena dapat memelihara kultur kekerasan dan sebagai upaya untuk membungkam sikap kritis mahasiswa terhadap Negara. Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu kebelakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, kemendikbud malah mengaminkan militerisasi sektor pendidikan,” tukasnya.
Ray mengharapkan kepada kemendikbud untuk fokus menyusun program-program yang menunjang fasilitas pendidikan ditengah pandemik Covid-19. Agar seluruh pelajar di Indonesia bisa dengan maksimal mengikuti semua proses pendidikan,
“Jika pemerintah fokus untuk wacana memasukan pendidikan militer untuk satu semester, berarti pemerintah dalam hal ini kemendikbud, gagal paham dalam melihat kebutuhan dan prioritas dunia pendidikan dimasa pandemi Covid-19,” tutupnya. (CYND).
