POSONEWS, Poso – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng Mahmud Matangara angkat bicara terkait maraknya pemberitaan media, soal adanya kekecewaan dari salah seorang bakal calon perseorangan terkait kinerja KPU Poso dan belum adanya proteksi jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi penyelenggara adhoc khususnya PPS dan PPK.
Mahmud yang juga dikenal sangat konsen akan perkembangan nilai demokrasi ini mengatakan, KPU Poso harusnya mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam membangun demokrasi yang kuat di republic ini.
Apalagi kata dia, sebagai lembaga yang diberi otoritas yang luas sebagai penyelenggara Pemilu, seyogyanya KPU Poso dapat meminimalisir berbagai isu negatif yang menjurus pada upaya-upaya menghambat kehidupan berdemokrasi yang sehat.
“Apapun yang kita kerjakan dengan amburadul, hasilnyapun akan diluar ekspektasi masyarakat luas,” ungkap Mahmud Matangara saat dikonfirmasi media ini via ponselnya, Kamis (23/7/2020).
Saat disinggung, apakah dengan kerja-kerja seperti ini akan lahir kepemimpnan yang baik bagi kepentingan masyarakat kelak, menurut Mahmud, kalau segalanya dikelola dengan baik serta berangkat dari niat yang tulus dalam rangka menguatkan pondasi demokrasi yang baik, maka akan lahir produk kepemimpinan yang menjadi harapan masyarakat.
“Sebaliknya, kalau masih terus terjadi hal yang bersifat tidak transparan dan tidak profesional, maka hal ini hanya akan bermuara pada kekecewaan masyarakat secara luas. Tidak perlu ada yang disembunyikan, laksanakan dengan transparan dan keterbukaan, sebagaiama semangat dari nilai demokrasi itu sendiri serta selalu berpedoman pada aturan main yang berlaku,” tuturnya.
Sebagaimana yang pernah dirilis sejumlah media terkait kinerja KPU Poso antara lain, belum adanya proteksi atau perlindungan Jamsostek kepada para petugas adhoc, seperti PPK dan PPS, adanya petugas yang oleh bapaslon perseorangan dinilai tidak profesional dalam melaksanakn tugas verfak di lapangan, serta persoalan perekrutan PPK oleh pihak KPU Poso yang berujung DKPP. (LEE)
