POSONEWS, Poso – Untuk kedua kalinya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso, kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng.
Kesuksesan ini diperoleh secara berturut turut dalam dua tahun terkahir dibawa kepemimpinan Darmin-Samsuri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poso tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.
Predikat opini WTP itu disampaikan secara langsung oleh kepala perwakilan BPK Sulteng Muhaimin melalui meeting zoom virtual di ruang Pogombo kantor Bupati Poso yang dihadiri Bupati Poso, Darmin Sigilipu, Wabup Samsuri, Sekda Poso Yan Guluda, Ketua DPRD Poso Sesi KD Mapeda dan sejumlah pejabat Pemda Poso lainnya, Jumat kemarin.
Bupati Poso, Darmin Sigilipu mengatakan, pemerintah daerah sangat bersyukur bahwa ditengah pandemi covid-19 Pemda Poso masih mampu mempersembahkan yang terbaik bagi tanah Poso.
Pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kinerja seluruh OPD atas sinergitas yang terbangun selama ini serta adanya dukungan dari legislatif Kabupaten Poso sebagai mitra kerja pemerintah daerah, dan dukungan seluruh stakeholder masyarakat sintuwu Maroso Poso.
Sementara Wakil Bupati Poso Samsuri dalam kesempatan itu mengatakan, sistim pengawasan harus dibudayakan secara berjenjang dari pejabat kepala seksi hingga pejabat tingkat atas.
“Sistim kepatuhan dan pengawasan secara berjenjang sangat diperlukan untuk dibudayakan,” ucapnya.
Selain Kabupaten Poso, Kota Palu dan Kabupaten Banggai Laut juga mendapat predikat opini WTP atas LKPD tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemda Poso Sukimin menyampaikan, Kabupaten Poso kembali meraih opini WTP karena dianggap mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai kriteria penilaian BPK.
Menurut Sukimin, adanya keterlibatan pimpinan daerah baik bupati, wabup dan Sekda dalam dua tahun ini sangat baik ikut terlibat pengawasan terkait LKPD.
“Intinya Bupati Poso, Wabup dan Sekda, pimpinan DPRD dan seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan tanggung jawab sehingga OPD mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang diperlukan. Dan memang laporan kita memenuhi kriteria yakni SAP (standar akuntasi pemerintah) sehingga kita kembali meraih predikat WTP tahun ini,” jelas Sukimin.
Meski diakui masih ada temuan, namun dari tiga kabupaten di Sulteng yang meraih predikat WTP, Poso paling sedikit. “Namun soal temuan yang dmaksud hanya merupakan koreksi sistem pengendalian intern dan soal kepatuhan. Soal kepatuhan hanya meyangkut sisa lebih bayar dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Poso sebelum LHP diserahkan oleh BPK,” terangnya.
Yang menarik kata Sukimin, persoalan aset yang sering menjadi temuan dan menjadi momok bagi semua kabupaten, namun tahun ini tidak ada lagi bagi Pemkab Poso.
“Yang patut juga kita syukuri, persoalan aset dan pengelolaan kas tidak lagi menjadi temuan bagi Pemkab Poso tahun ini. Semua ini tidak lepas dari kerja keras dan tanggung jawab kita semua, terutama Bupati, Wabup dan Sekda,” tambahnya.
Karena itu, Sukimin berharap dalam LHP BPK tahun mendatang Poso benar benar sudah zero temuan. (Lee)
